Jangan Cemas dengan Utang Negara Kita

UTANG REPUBLIK INDONESIA

Sa'at Presiden ke-2 Soeharto yang lengser di Mei 1998, Pemerintah RI meninggalkan utang               Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. Saat itu, rasio utang Negara mencapai 57,7 persen terhadap PDB.

Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total outstandingutang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2 miliar. Rasio utang membengkak jadi 85,4 persen dari PDB.

Tampuk kepemimpinan berikutnya beralih ke tangan Gus Dur (1999-2001). Nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp 1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$ 129,3 miliar. Ketika itu, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen.

Kemudian di 2001, rasio utang turun menjadi 77,2 persen. Hanya saja, nilai outstanding utang naik tipis menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar.

Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Pada era pemerintahan ini, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, meliputi:

2002: Rp 1.223,7 triliun atau US$ 136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen
2003: Rp 1.230,6 triliun atau US$ 145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen
2004: Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen

Estafet kepemimpinan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni
periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014).

Di masa pemerintahan SBY, rasio utang dan nilai utang Indonesia mencapai:

2005: Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen
2006: Rp 1.302,2 triliun atau US$ 144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen
2007: Rp 1.389,4 triliun atau Rp 147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen
2008: Rp 1.636,7 triliun atau Rp 149,5 miliar, rasio utang 33 persen
2009: Rp 1.590,7 triliun atau US$ 169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen
2010: Rp 1.681,7 triliun atau US$ 187 miliar, rasio utang 24,5 persen
2011: Rp 1.809 triliun atau US$ 199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen
2012: Rp 1.977,7 triliun atau US$ 204,5 miliar, rasio utang 23 persen
2013: Rp 2.375,5 triliun atau US$ 194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen
2014: Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.

Melalui pemilihan umum (pemilu) berikutnya, Jokowi naik tahta sebagai Presiden ke-7 (2014-2019) menggantikan SBY.

Di akhir 2015, utang pemerintah pusat naik menjadi Rp 3.165,2 triliun atau US$ 229,44 miliar. Rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 27,4 persen.

Total outstanding utang pemerintah sepanjang 2016 tercatat naik lagi menjadi Rp 3.466,9 triliun atau setara dengan US$ 258,04 miliar. Rasio utang 27,5 persen dari PDB.

Jika dilihat sejarah utang dari era orde baru sampai saat ini, meskipun secara nilai utang naik, akan tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.“Persentasenya tergolong rendah kalau dibandingkan negara-negara tetangga kita,” 

rasio utang AS yang mencapai 101 persen dari PDB. Sementara Jepang mencapai hampir 227 persen dari PDB dan Cina bahkan melebihi 250 persen dari PDB, Yunani 172 persen, Italia 132 %, Portugal 123 persen, Sinagpura 105 persen, Belgia 101 persen, Sedangkan Malaysia 52 persen dan Thailand lebih dari 30 persen.

Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Januari 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 320,28 miliar atau setara dengan Rp 4.274 triliun (kurs saat ini). 

Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019.

Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun.

Jika dijumlah, sekitar Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6/2017).

1. Islamic Development Bank (IDB).

Per Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 9,95 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 9,94 triliun. Persentasenya adalah 1,3% dari total utang luar negeri Indonesia.

2. Jerman.

Hingga Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 24,3 triliun, turun tipis dari bulan sebelumnya Rp 24,88 triliun. Persentasenya adalah 3,3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

3. Prancis

Sampai Mei 2017, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 24,3 triliun. Naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 24,19 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

4. Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang dari ADB hingga Mei 2017 adalah Rp 119,51 triliun, turun dari bulan sebelumnya      Rp 120,91 triliun. Jumlah ini adalah 16,5% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.

5. Jepang

Negeri Matahari Terbit ada di posisi kedua pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 196,98 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 200,67 trliun.

Utang tersebut mencapai 27,2% dari total pinjaman luar negeri pemerintah.

6. Bank Dunia

Bank Dunia kembali pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga Mei 2017 mencapai Rp 234,68 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 234,49 triliun.

Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 32,4% dari total utang luar negeri pemerintah. Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini:

·         Korea Selatan Rp 19,5 triliun

·         China Rp 13,51 triliun

·         Amerika Serikat (AS) Rp 8,26 triliun

·         Australia Rp 6,95 triliun

·         Spanyol Rp 3,37 triliun

·         Rusia Rp 3,3 triliun

·         Inggris Rp 1,92 triliun

 

        Perbandingan Utang dan PDB yang dilakukan Pemerintah RI

Tahun	Jumlah Hutang (Rp)	PDB
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	1.234,28 triliun 1.273,18 triliun 1.225,15 triliun 1.232,5 triliun 1.299,5 triliun 1.313,5 triliun 1.302,16 triliun 1.389,41 triliun 1.636,74 triliun 1.590,66 triliun 1.676,15 triliun 1.803,49 triliun 1.975,42 triliun 2.371,39 triliun 2.604,93 triliun 3.098,64 triliun 3.466,96 triliun (persentase menunggu data PDB terbaru)	89 % 77 % 67 % 61 % 57 % 47 % 39 % 35 % 33 % 28 % 26 % 25 % 27,3 % 28,7 % 25,9 % 26,8 %