UU PAJAK YANG BERLAKU


UU PAJAK SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

1.         KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  (KUP)

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

6 TAHUN 1983
9 TAHUN 1994
16 TAHUN 2000
28 TAHUN 2007
16 TAHUN 2009


01 JANUARI 1984
01 JANUARI 1995 01 JANUARI 2001 01 JANUARI 2008
01 JANUARI 2010

1983
1994
2000
2007
2009

49
59
126
85
62

2.         PAJAK  PENGHASILAN (PPh)

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

7 TAHUN 1983
7 TAHUN 1991
10 TAHUN 1994
17 TAHUN 2000
36 TAHUN 2008


01 JANUARI 1984
01 JANUARI 1992 01 JANUARI 1995 01 JANUARI 2001
01 JANUARI 2009

1983
1991
1994
2000
2008

50
93
60
127
133

3.         PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  (PPN) &
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

8 TAHUN 1983
11 TAHUN 1994
18 TAHUN 2000
42 TAHUN 2009


01 JULI 1984
01 JANUARI 1995 01 JANUARI 2001 01 APRIL 2010


1983
1994
2000
2009


51
61
128
150




4.         PENAGIHAN PAJAK  DENGAN SURAT PAKSA 

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

19 TAHUN 1997
19 TAHUN 2000


23 MEI 1997
01 JANUARI 2001


1997
2000


42
129


5.         BEA PEROLEHAN  HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(BPHTB)

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

21TAHUN 1997
20 TAHUN 2000


01 JANUARI 1998
01 JANUARI 2001

1997
2000


44
130


6.         PAJAK  BUMI DAN BANGUNAN (PBB) 

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

12 TAHUN 1985
12 TAHUN 1994


01 JANUARI 1986
01 JANUARI 1995

1985
1994


68
62


7.         BEA MATERAI (BM) 

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

13 TAHUN 1985


01 JANUARI 1986


1985


69


8.         PENGADILAN PAJAK 

UNDANG-UNDANG
MULAI BERLAKU
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN
NOMOR

14 TAHUN 2002


12 APRIL 2002


2002


27





STRUKTRUR DASAR HUKUM YANG BERLAKU
DALAM PAJAK NASIONAL DAN PAJAK INTERNASIONAL



NASIONAL


INTERNASIONAL

1.    UUD 1945 PASAL 23 A
Pajak dan Pungutan Lain yang bersifat memaksa untuk Keperluan Negara diatur dengan UU

2.    Undang-Undang : (9 UU yang berlaku)
UU No. 16 / 2009 TTG  KUP
UU No. 36 / 2008 TTG  PPh
UU No. 42 / 2009 TTG  PPN & PPn BM
UU No. 19 / 2000 TTG  Penagihan Pjk dgn SP
UU No. 20 / 2000 TTG  BPHTB
UU No. 12 / 1994 TTG  PBB
UU No. 13 / 1985 TTG  BM
UU No. 14 / 2002 TTG  Peradilan Pajak
UU No. 28 / 2009 TTG  PDRD

3.    Peraturan Pemerintah
4.    Peraturan Peresiden
5.    Peraturan Menteri
6.    Peraturan Dir. Jend
7.    Peraturan Daerah
8.    Keputusan Kepala Daerah


1.    UUD 1945PASAL 11 (1)
Presiden dengan Persetujuan DPR Menyatakan Perang, Membuat Perdamaian dan Perjanjian dengan Negara Lain

2.    Tax Treaty
3.    Peraturan Pemerintah
4.    Peraturan Peresiden
5.    Peraturan Menteri
6.    Peraturan Dir. Jend


Komentar

  1. I am usually to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking for brand spanking new information. best online casinos

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akuntansi Bank

PBB

Laboratorium Pajak Daerah